Bupati Langkat H. Ngogesa, Bapak Peduli Masjid : Sebuah Wacana Sosialisasi Politik

Pada sistem politik, proses sosialisasi, rekrutmen dan komunikasi politik sangat dipengaruhi oleh lingkungan fisik, sosial dan ekonomis secara domestik. Dimana pada tahap ini lingkungan sosial merupakan faktor input adanya artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan sampai melahirkan pembuatan kebijaksanaan. Semuanya tak lain berperan sebagai fungsi dari struktur kelompok kepentingan, partai politik hingga badan legislatif. Pada sosialisasi politik diduduki oleh kelompok kepentingan dengan fungsinya untuk mengartikulasi kepentingan. Pada tahap rekrutmen politik diperankan oleh partai politik dengan upaya agregasi kepentingan. Selanjutnya pada proses komunikasi politik diperankan oleh badan legislatif dan telah berada pada fase pembuatan kebijaksanaan.

            Pada wacana yang bertajuk “Bupati Langkat H. Ngogesa Bapak Peduli Masjid” (Waspada, Selasa 16 April 2013) dapat ditelaah bahwa upaya pencitraan diri “Bapak Peduli Masjid” dikarenakan karakter lingkungan masyarakat Langkat yang religius, sehingga penahbisan H. Ngogesa sebagai Bapak Peduli Masjid, pribadi yang dermawan dan peduli membantu masjid dan tempat ibadah lainnya, membantu anak yatim serta memberangkatkan umrah dengan dana APBD maupun pribadi dianggap sesuai (tepat).

            Dari wacana tersebut, terlihat bahwa proses politik tengah berada pada tahap sosialisasi, dimana struktur yang terlibat didalamnya terdiri dari kelompok-kelompok kepentingan. Ini terindikasi dari mencuatnya dukungan-dukungan terhadap H. Ngogesa dari beberapa kelompok masyarakat di Langkat seperti Ikatan Keluarga Minang Kabupaten Langkat, Kelompok Satria Nusantara Langkat, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Langkat serta kelompok-kelompok haji binaannya. Secara umum, tokoh masyarakat Jawa (istri H. Ngogesa berasal dari suku Jawa) dan Minang memiliki kesan positif dan mendukung H. Ngogesa untuk melanjutkan kepemimpinannya di Kabupaten Langkat.

Sosialisasi politik itu sendiri merupakan suatu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap dan etika-etika politik yang berlaku atau yang dianut oleh negara. Sementara itu, fungsi yang berjalan pada tahap sosialisasi politik ini adalah fungsi artikulasi kepentingan, yaitu suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam kebijaksanaan pemerintah. Dalam hal ini bisa kita simak dari kutipan-kutipan wawancara dari beberapa wakil kelompok kepentingan H. Ngogesa seperti Asri Chan (Ketua Ikatan Keluarga Minang Kabupaten Langkat) dan H. Sugianto, SE (Wakil Ketua Satria Nusantara Langkat dan Bendahara ICMI Kabupaten Langkat).

            Pada tahap sosialisasi politik ini, muncul berbagai pendapat yang bernada dukungan kepada sang tokoh, dalam hal ini H. Ngogesa Sitepu, SH dari kelompok-kelompok kepentingan, yang pada intinya mereka memberikan sinyal bahwa sang tokoh layak dan pantas untuk melaju pada tahap berikutnya, yaitu tahap rekrutmen politik karena dianggap memiliki nilai, sikap dan etika politik yang tidak bertentangan dengan negara atau lingkungan fisik, sosial dan ekonomis domestik, yaitu Kabupaten Langkat.

Pada tahap rekrutmen nanti, yang “bermain” didalamnya tak lain adalah partai politik yang mengusung sang tokoh (H. Ngogesa) untuk dapat lolos sebagai calon Bupati Langkat untuk periode kedua (2014-2019). Disini nanti tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda akan digabungkan menjadi alternatif-alternatif kebijaksanaan pemerintah. Partai politik menawarkan program-program politik serta menyampaikan usulan-usulan pada badan legislatif, dan calon-calon yang diajukan untuk jabatan-jabatan pemerintahan mengadakan tawar menawar (bargaining) pemenuhan kepentingan mereka jika kelompok kepentingan tersebut mendukung calon yang diajukan.

Setelah tahap rekrutmen nanti terlewati selanjutnya akan bermuara ke komunikasi politik melalui berbagai bentuk / cara sebagai sarananya seperti retorika politik, agitasi politik, propaganda politik, public relation politik, kampanye politik, lobi politik dan pola tindakan.

Badan eksekutif, birokrasi dan badan peradilan menjadi struktur yang berperan dalam pembuatan kebijaksanaan, penerapan kebijaksanaan tersebut serta penghakiman kebijaksanaan sehingga melahirkan output yang akan kembali ke lingkungan fisik, sosial dan ekonomi domestik. Pada intinya, dalam sosialisasi politik ada badan peradilan yang berperan (dibalik kelompok kepentingan), birokrasi “bermain” dalam proses rekrutmen politik bersama partai politik dan badan legislatif bersama eksekutif menduduki tahap komunikasi politik. Jika kelompok kepentingan, partai politik dan badan legislatif berada dalam ruang input, maka eksekutif, birokrasi dan badan peradilan merupakan struktur dalam ruang output.

Tentu saja, pada contoh kasus seperti pemberitaan Bupati Langkat H. Ngogesa pada selanjutnya nanti juga akan melalui tahapan-tahapan sistem politik seperti ulasan diatas. Namun, jika mengacu pada pemberitaan di Waspada, 16 April 2013, maka pada saat ini proses sistem politik pada contoh kasus Bupati Langkat H. Ngogesa tengah berada pada tahap sosialisasi politik yang melibatkan beberapa kelompok kepentingan didalamnya.

Seiring dengan proses berjalannya menjelang hingga hari pemilihan di Kabupaten Langkat, maka proses sistem politik ini pun juga akan berlangsung. Demikianlah telaah ilmiah yang mengacu pada pemberitaan “Bupati Langkat H. Ngogesa Bapak Peduli Masjid” jika dikaitkan dengan kajian komunikasi politik khususnya bahasan sistem politik (bagan sistem politik).